RUMUSAN

SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2009

Sebagai upaya untuk menciptakan kesamaan pandang serta keselarasan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab./Kota mengenai prioritas kegiatan, rincian kegiatan, rencana alokasi anggaran dan rencana lokasi kegiatan di Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah untuk pemantapan pelaksanaan kegiatan tahun 2009 serta penyusunan rencana program tahun 2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan “Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009” pada tanggal 10 - 12 Maret 2009 di Palu, dengan tema: “Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang Maju dan Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Daya Saing”.

Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten II, Drs. H. Najib Godal, M.Si yang dihadiri oleh 70 orang peserta yang terdiri dari:

a.        Dinas Kabupaten/Kota, 20 orang (Kepala Dinas dan Kasubag Perencanaan dan Program);

b.   BAPPEDA Kabupaten/Kota, 10 Orang;

c.    Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 16 orang (Sekretaris, Kabid, dan KUPTD);

d.    Narasumber,  12 orang;

e.    Panitia dan notulen, 12 orang

Setelah mendengarkan pengarahan dan presentasi dari:

-  Gubernur Sulawesi Tengah; yang diwakili oleh Asisten 2

-  Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Kepala Biro Perencanaan Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Kepala Bagian Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan RI;

-  Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah; yang diwakili oleh Kasubid Ekonomi 1 bidang Perekonomian dan Pengembangan wilayah;

-  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

-  Prof. DR. Ir. Basir Cyo, MS dan DR. Achmad Rizal dari Universitas Tadulako Palu

-  Sekretaris, Kepala Bidang serta Kepala UPTD Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

-  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah;

serta hasil diskusi selama Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009  berlangsung, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1.        Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008

Capaian hasil yang pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah Produsen Rumput Laut ke-3 setelah NTB dan Sulsel (sekitar 37.500 ton) dan diharapkan menjadi PROVINSI RUMPUT LAUT 2011; kegiatan konservasi Sidat & Banggai Cardinalfish, Fish Home dan Biorock; penerapan teknologi ekstensif budidaya udang vaname, perbenihan udang windu,  monoseks Nila YY Super Male; produksi perikanan budidaya sebesar 50,315 ton dan tangkap 138.693 ton, RTP Perikanan Budidaya 18.000 Unit dan Tangkap 32.465 Unit; pendapatan rata-rata kelompok sasaran ( target groups) Rp 1.100.000/bulan; tingkat konsumsi makan ikan 31 kg/kapita/tahun; jumlah pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran 1.542 unit; rehabilitasi mangrove : 4 Ha; rehab. Kawasan Terumbu Karang (termasuk fish home dan biorock) 2,7 Ha.

2.      Pemantapan Pelaksanaan Tahun 2009

Sasaran pada tahun 2009 meliputi: produksi perikanan budidaya sebesar 55,905 ton, produksi perikanan tangkap 154.103 ton, RTP Perikanan Budidaya 20.000 Unit dan Perikanan Tangkap 36.072 Unit; peningkatan pendapatan rata-rata kelompok sasaran program (target groups) Rp 1.237.500/bulan; tingkat konsumsi makan ikan 34 kg/kapita/tahun; jumlah pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran 1.542 unit; rehabilitasi Kawasan Mangrove 4,2 Ha dan rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang (termasuk fish home dan biorock) 3Ha; PAD Rp 350.000.000; Peningkatan Ketrampilan Tenaga Teknis sebanyak 120 Aparatur; Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku usaha dan pelestari lingkungan sebanyak 30 angkatan, tersedianya data statistik dan informasi kelautan dan perikanan yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatnya sumber daya riset kelautan dan perikanan dan pemanfaatan iptek berbasis masyarakat.

Guna mencapai sasaran dimaksud ditetapkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2009 berupa: (a) pengembangan kapasitas usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya, (b) pengembangan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, (c) penguatan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan, (d) pengembangan dan memperkokoh industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, (e) pendayagunaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, (f) meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, (g) meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing secara signifikan, (h) mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta kajian teknologi bidang kelautan dan perikanan, (j) penguatan regulasi tentang kelautan dan perikanan, (k) peningkatan kerjasama dengan lintas sektor.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka bentuk kegiatan prioritas pada tahun 2009 adalah : (a) Peningkatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat (PNPM-MANDIRI-KP); (b) Penanggulangan illegal fishing, (c) Peningkatan kualitas pertumbuhan produksi perikanan sesuai dengan daya dukung Lingkungan Hidup, serta (d) Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

3.      Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan  2010

Pada tahun 2010, pembangunan kelautan dan perikanan dihadapkan pada 5 tantangan yaitu : (a) krisis finansial global, (b) kemiskinan dan pengangguran, (c) perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, serta (d) tuntutan efisiensi, efektivitas, pelayanan prima, dan (e) peningkatan pangsa pasar domestik, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian, fokus program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 antara lain adalah: (a) peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya; (b) peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan per kapita, serta ekspor hasil perikanan; (c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan; (d) pengembangan IPTEK  untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah; (e) peningkatan mutu produk hasil perikanan dan pengurangan losses; (f) peningkatan pengawasan dan pengendalian SDKP; (g) penguatan legislasi dan regulasi; (h) implementasi prinsip pengelolaan wilayah  pesisir terpadu.

Penyusunan program dan kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2010 di Provinsi Sulawesi Tengah harus mengedepankan kebutuhan nyata serta kegiatan prioritas yang menjadi unggulan daerah. Penyusunan program tersebut juga didasarkan atas pertimbangan kemampuan dasar seperti sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM), baik masyarakat maupun aparatur. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pengembangan industri kelautan dan perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong daya saing kelautan dan perikanan, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, upaya yang harus dilakukan adalah: (a) memperkuat daya saing perekonomian sektor kelautan dan perikanan; (b) mengembangkan program dan kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, (c) menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (d) mengembangkan kapasitas SDM KP dan IPTEK untuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta (d) meningkatkan kualitas manajemen dan sistem informasi.

Perencanaan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun 2010 harus didukung oleh data akurat, norma, standard, kriteria, prosedur yang dapat dipahami, diukur dan diimplementasikan serta selalu mengedepankan azas manfaat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat didahului oleh kajian teknis menyangkut sosial ekonomi dan budaya, sedangkan pengelolaan perairan umum melalui rencana strategis (renstra) pengelolaan daklam kurun waktu tertentu. Perencanaan yang menyangkut pembangunan fisik harus didahului studi kelayakan termasuk dampaknya terhadap lingkungan serta pembuatan Detail Disain (DD).

Berdasarkan hasil kegiatan ini, maka perencanaan program pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana format yang telah ditetapkan, berisi : (a) indikator kinerja dan satuan target input, (b) output, outcome, benefit dan impact per sub-kegiatan, serta (c) usulan pagu sementara, dengan menjadikan kegiatan dan anggaran tahun 2009 sebagai dasar pijakan yang kokoh. RKT tersebut dikoordinasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya pertemuan ini. Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi kepada Sekjen DKP RI c/q Biro Perencanaan untuk menetapkan kegiatan prioritas.

4.      Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Kelautan Dan Perikanan

Sebagai upaya peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai sumber pembiayaan, peningkatan kinerja pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang milik negara, serta peningkatan pengendalian internal dengan menerapkan pengawasan melekat secara konsisten, mengoptimalkan pemanfaatan maupun pemeliharaan hasil-hasil kegiatan periode sebelumnya. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2009 tertanggal 12 Februari di Jakarta, maka pembiayaan kegiatan dari APBN, termasuk dana alokasi khusus (DAK) dalam perencanaan maupun pelaksanaannya mendapat pengawalan serta pendampingan dari Pemerintah Provinsi. Pada pelaksanaannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota berkewajiban menyiapkan data dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sangat memerlukan dukungan lintas sektor, antara lain infrastruktur, akses pasar, pengembangan sumber daya manusia, diseminasi teknologi, penyuluhan dan pendampingan masyarakat, peraturan perundangan, serta penegakan hukum. Peran kabupaten/kota sangat penting dalam melakukan fasilitasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, mendukung kelancaran investasi, mempermudah perijinan, penyediaan prasarana pendukung yang layak dan terpelihara, serta kebijakan yang berorientasi mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Keterbatasan infrastruktrur dasar serta sumberdaya manusia dapat dieliminasi melalui peran aktif masyarakat dan koordinasi intensif dengan sektor terkait lain yang dimediasi oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka Sinkronisasi Kegiatan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 akan dilaksanakan sebelum musrembang Kab/Kota atau diperkirakan pada Bulan Februari tahun 2010.

5.      Penutup

Demikian rumusan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2009 dan perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010, serta sebagai landasan dalam penyusunan bahan masukan RPJMN 2010 – 2014 Sektor Kelautan dan Perikanan.

Palu, 12 Maret 2009

Tim Perumus